Hasto memutar rekaman percakapan itu saat menggelar konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).
Dalam rekaman itu, sang perempuan menyampaikan kondisi Kabupaten Gunungkidul yang mencekam ketika Jokowi datang. Tank dan mobil Brimob hilir mudik di wilayah tersebut.
"Seperti mau perang. Saya sebagai ketua partai, saya ditelepon oleh, yang saat itu dimarahi dua orang yang mengaku Paspampres, untuk menurunkan bendera (PDIP)," ungkap Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, dalam rekaman tersebut.
Endah menanyakan mengapa Jokowi sampai takut dengan bendera PDIP. Dia didatangi oleh dua Paspampres dan diminta untuk menurunkan bendera PDIP. Alasan Paspampres adalah ingin mengamankan kunjungan Presiden Jokowi.
"Presiden nanti mau jalan minimal jalan yang mau dikasih presiden untuk tidak dipasang bendera," kata dia.
Endah menyampaikan perjalanan Jokowi dari Kota Jogjakarta sampai Gunungkidul termasuk jauh. Sementara, bendera PDIP yang sudah terpasang mencapai 3 ribu.
"Saya tidak mau menurunkan kecuali ini perintah presiden, silakan saudara turunkan dan saya akan menemui. Mereka menyampaikan 'kami tidak bisa menurunkan, bu, karena yang pasang bukan saya jadi ibu yang harus turunkan'," kata dia.
"Saya jawab 'mohon maaf di dalam adabnya PDI Perjuangan bendera yang sudah kami kibarkan pantang untuk diturunkan'. Dan seandainya diturunkan diam-diam, kami akan mencari orang itu dan kami akan menumpahkan darah di situ," tegasnya.
Dia juga menanyakan apakah sedemikian takutnya Jokowi dengan bendera PDIP. Padahal Jokowi menjadi presiden juga atas perjuangan PDIP yang benderanya berkibar di seluruh Indonesia.
Endah justru mempertanyakan kenapa bendera PSI masih diizinkan berkibar.
"Kenapa bendera PSI bahkan sampai jam setengah tiga pagi ada. Kok, mereka tidak dilarang. Saya bilang begitu, kenapa ada bendera Gerindra juga dipasang di lokasinya presiden tidak dilarang. Kenapa ada bendera yang lain tidak dilarang," tegas Endah lagi.
Hasto menyampaikan, rekaman ini beredar luas di media sosial. Hasto menambahkan Pemilu 2024 bukan persoalan Ganjar-Mahfud atau PDIP, tetapi kedaulatan rakyat.
"Rakyatlah yang menentukan pemimpin nasional ke depan termasuk partai politik, bukan orang per orang, apalagi menggunakan kekuasaan. Mengerahkan segala potensi kekuasaan," ucapnya.
"Dan inilah kekuatan kebangkitan dari rakyat, dari wong cilik, dari ranting-ranting PAC, dari masyarakat kecil yang dulu berjuang dengan penuh ketulusan untuk Bapak Jokowi, kami dampingi dari posisi sebagai wali kota, gubernur, presiden. Dan seluruh anak ranting-ranting kami ini berjuang dengan ketulusan tanpa mengharapkan sesuatu kecuali Indonesia yang lebih baik," sambung Hasto.
Hasto lantas menyebut kondisi inilah yang terjadi di Gunungkidul menjelang Jokowi berkunjung. Namun, terjadi pengerahan aparatur negara, bahkan menggunakan kendaraan militer yang menunjukkan seolah negara dalam keadaan genting.
"Rakyat sepertinya menjadi ancaman dikerahkan kendaraan-kendaraan militer untuk menakut-nakuti rakyat. Bahkan PDI Perjuangan, kami ini peserta pemilu resmi, dijamin oleh undang-undang. Tetapi mengapa bendera PDI Perjuangan dilarang untuk dikibarkan? Sementara bendera PSI yang dipimpin oleh anak presiden diizinkan," sindir Hasto.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memutar sebuah rekaman percakapan suara perempuan tentang upaya penurunan bendera PDIP ketika kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
BERITA TERKAIT: