Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, mencatat ada beberapa kelemahan dari format debat yang digagas KPU. Terutama minimnya pembahasan terhadap hal-hal substantif.
"Yang diperdebatkan justru hal teknis, padahal banyak isu urgent perlu dibedah dan dicari solusinya," katanya saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Minggu (25/12).
Andi menyoroti debat cawapres yang berlangsung Jumat kemarin (22/12) dengan tema besar ekonomi, namun di dalamnya tidak membahas mengenai tata kelola keuangan negara agar tidak terus mengandalkan pajak, tetapi upaya pengelolaan sumber daya alam.
Analisis Politik Universitas Nasional itu menjelaskan, publik seharusnya bisa menikmati layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan secara gratis. Tapi kenyataannya, rakyat masih harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan hal tersebut.
"Semua itu sesungguhnya bisa dilakukan jika SDA dikelola oleh negara. Tapi yang terjadi saat ini, negara menjadi penonton dan justru dikuasai korporasi dan sejumlah orang," jelasnya.
Kelemahan lainnya dalam debat, lanjut Andi, juga terjadi di sesi tanya jawab bersama panelis. Para pakar malah tidak diberi waktu untuk membedah program dan gagasan kandidat capres-cawapres.
"Padahal sejatinya panelis lebih kompeten membedah program yang ditawarkan kandidat," jelasnya.
Andi pun berharap dalam debat berikutnya yang dijadwalkan Minggu (7/1/2024), debat capres-cawapres lebih berdaging dan tidak hanya menjual gimmick.
BERITA TERKAIT: