Desakan itu disampaikan langsung saat demo di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di tengah lanjutan sidang praperadilan Firli selaku pemohon melawan Kapolda Metro Jaya, Jumat (15/12).
Koordinator lapangan Aktivis Sumsel Jakarta, Harda Belly menduga, ada upaya kriminalisasi dan rekayasa hukum yang dialamatkan kepada Firli melalui penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).
"Keberhasilan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK dalam memberantas korupsi telah membuat banyak pihak merasa terganggu. Kasus korupsi dari kelas teri sampai kelas kakap dibabat habis di bawah kepemimpinannya," kata Harda dalam orasinya.
Menurut Harda, KPK di bawah kepempinan Firli Bahuri seharusnya mendapatkan dukungan dari semua kalangan. Bukan malah sebaliknya, koruptor bersatu menyerang balik untuk melemahkan KPK.
Harda pun tidak yakin Firli melakukan pemerasan kepada mantan Mentan SYL. Apalagi, tuduhan fitnah memang kerap menyerang Firli Bahuri selama memimpin lembaga antirasuah.
"Tuduhan pemerasan yang digiring di media telah menunjukan betapa memilukan kondisi bangsa Indonesia. Semua dilakukan hanya untuk menghentikan langkah Firli Bahuri memberantas korupsi di negeri ini," jelas Harda.
Harda menilai, upaya pelemahan KPK semestinya mendapat atensi dari Presiden Joko Widodo. Sebagai panglima tertinggi, Jokowi harus turun tangan dan menghentikan permainan hukum yang melemahkan KPK dan pelemahan semangat pemberantasan korupsi.
"Dan kriminaliasi tidak boleh lagi terjadi di Republik yang kita cintai ini. KPK tidak boleh dilemahkan dan koruptor harus kita lawan, korupsi harus kita brantas!" tegasnya.
Selama aksi berlangsung, massa membentangkan spanduk dan memegang poster. Pada spanduk tertulis "Meminta PN Jaksel untuk mengabulkan Praperadilan Firli Bahuri demi menghadirkan keadilan di Negeri ini". Sementara pada salah satu poster tertulis "Save KPK Bebaskan Firli Bahuri".
BERITA TERKAIT: