Sejumlah Serikat Buruh Dukung Anies-Cak Imin di Pilpres 2024

Dukungan disampaikan pada talkshow bertajuk "Siapa Capres Pilihan Buruh", di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta, Kamis (28/9).

Ketua Umum SBSI 92, Sunarti, menyebutkan, pilihan SBSI 92 mendukung Anies Baswedan didasarkan pada keputusan Rakornas organisasinya.

"Ini pilihan Rakernas, jadi bukan pilihan saya pribadi. Kalau saya pribadi tidak mau menggiring, karena saya juga punya hubungan baik dengan ketiga kandidat yang ada," kata Sunarti.

Dia juga berharap Pemilu 2024 menjadi ajang persaingan yang sehat, perbedaan pilihan tidak harus membuat retak hubungan antar sesama anak bangsa.

"Jangan karena persoalan Capres, hubungan baik jadi retak, saya mempunyai hubungan baik dengan ketiga Capres, perbedaan pilihan justru mempererat tali silaturahmi kita," kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN), Joko Heryono, mengatakan, Anies Baswedan memiliki konsep mensejahterakan kaum pekerja, dan itu dibuktikan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Pak Anies sudah membuktikan, berani mengambil keputusan terkait upah buruh yang layak saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, kita total dukung Anies, dia punya konsep bagaimana menghadirkan kesejahteraan bagi Buruh," katanya.

Senada dengan SPN, Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, menilai, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar punya rekam jejak positif bagi pekerja, dia menyebut organisasi KSPSI bulat mendukung Anies-Muhaimin.

"Sampai pada Rakernas yang diperluas, dan jumlahnya lebih besar dari peserta kongres, alhamdulillah bulat, mendukung Anies Baswedan," ucap Jumhur.

"Ada alasan kenapa kita pilih Amin, kita perlu presiden yang punya narasi dan akal pikiran sehat, yang bisa diajak berdiskusi, kebijakannya berbasis pengetahuan, itu penting. Saya percaya Anies serius memikirkan bangsa agar lebih baik. Begitu juga Muhaimin, punya track record baik saat menjadi Menaker," sambungnya.

Sementara itu Ketua Umum PPMI, Daeng Wahidin, menyatakan, kendati organisasinya belum menyatakan sikap resmi, namun PPMI punya tolok ukur utama, diantaranya tidak mendukung omnibus law cipta kerja.

"Kami punya pandangan akan mendukung Capres yang tidak punya latar belakang mendukung UU Cipta Kerja, dan itu kita semua tahu siapa orangnya," kata Daeng.