Wacana Pilkada 2024 Dipercepat, Pimpinan DPR: Masih Dibahas Untung dan Ruginya

Percepatan Pilkada 2024 itu ditengarai sebagai upaya Presiden Joko Widodo “mengamankan” anak-anaknya yang akan ikut kontestasi pilkada. Pasalnya, Jokowi akan mengakhiri jabatannya sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus meyakini tidak ada upaya penguasa melakukan hal tersebut.

“Enggak lah. Jangan berpikir ke situ,” kata Lodewijk kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9).

Lodewijk menyebut, usulan Mendagri Tito tersebut akan dikaji terlebih dahulu di DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu. Sebab, usulan mantan Kapolri itu masih dalam tataran wacana.

“Itu kan masih akan dibicarakan dengan KPU dan DPR. Tentunya akan dilihat untung ruginya bagaimana. Tahapannya gimana,” kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dipercepat menjadi September dari sebelumnya pada November 2024.

Tito menjelaskan alasan kenapa Pilkada Serentak 2024 dipercepat. Menurutnya, percepatan diperlukan untuk mencegah kekosongan pemimpin di 545 daerah.

"Jika ini terjadi maka pada 1 Januari 2025 terdapat 545 daerah yang berpotensi tidak memiliki kepala daerah definitif," kata Tito saat rapat kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR, Rabu malam (20/9).