Yusril Dorong Reformasi Sistem Hukum dalam 12 Program Koalisi Prabowo

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, memberikan pandangannya terkait program kerja yang diusung Prabowo Subianto jika terpilih sebagai Presiden pada Pemilu 2024.

Yusril menyoroti pentingnya membenahi sistem politik, pemerintahan, dan hukum di Indonesia, terutama setelah proses amandemen UUD 1945.

“Apakah kita perlu amandemen lagi untuk merapikan apa yang ada sekarang? Sehingga demokrasi kita itu berjalan dengan baik dan sempurna dan perlu juga kita menciptakan stabilitas politik di dalam negeri,” ujar Yusril saat jumpa pers seusai pertemuan para ketua umum KIM di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni Slipi, Jakarta Barat, pada Kamis malam (14/9).

Yusril juga menekankan pentingnya menyelesaikan masalah di Papua secara prioritas. Hal ini untuk mencegah eskalasi menjadi isu HAM dan potensi pemecahan bangsa.

Yustil lantas mengingatkan peristiwa tahun 1998 yang menyebabkan kekacauan di dalam negeri.

“Jangan sampai berkembang sebagai isu HAM dan kemudian dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan internasional untuk memecah belah bangsa kita, seperti yang terjadi pada Tahun 1998 yang lalu,” kata mantan Mensesneg ini.

Dalam konteks hukum, Yusril juga menyoroti perlunya pembangunan di bidang hukum untuk memastikan kepastian hukum di Indonesia.

Saat ini, kata dia, kepastian hukum dianggap masih kurang, sehingga menyulitkan perkembangan investasi.

“Karena itu saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, partai-partai dipersilahkan untuk mengirimkan pakar-pakarnya, ahli-ahlinya, untuk mempertajam dan memperluas apa yang telah beliau kemukakan sebagai program kerja yang akan beliau laksanakan,” demikian Yusril.