Pemerintah Jangan Asal Tunjuk Pj Kepala Daerah, DPD: Harus Perhatikan Dinamika Sospol

Hal ini disampaikan Sylviana Murni usai melaksanakan rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Ruang Sriwijaya gedung B Kompleks DPD RI Senayan, Jakarta.

"Komite I DPD RI bersepakat dengan Pemerintah akan melibatkan DPD RI dalam melaksanakan pembinaan dan rapat koordinasi terhadap Pj Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemendagri di setiap daerah," kata Sylviana dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/9).

Dalam menunjuk Pj kepala daerah, Sylviana mengingatkan pemerintah untuk senantiasa memperhatikan dinamika sosial politik di daerah serta mempertimbangkan masukan dari DPD RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Komite I DPD RI meminta pemerintah untuk memastikan proses penunjukan Penjabat Kepala Daerah dilakukan dengan demokratis, transparan, akuntabel. Komite I DPD RI juga mendorong pemerintah untuk mengevaluasi Penjabat Kepala Daerah agar lebih mementingkan kepentingan daerah dan masyarakat," kata Sylviana.

Lebih lanjut, Sylviana menegaskan bahwa pihaknya meminta pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan memperkuat otonomi daerah dan menata sistem hubungan pusat dan daerah dalam bingkai NKRI termasuk pemekaran daerah otonom.

"Komite I memberi perhatian besar terhadap pembentukan daerah otonom baru (DOB) dan mendesak agar Peraturan Pemerintah tentang penataan daerah dan desain besar otonomi daerah segera diselesaikan serta meminta supaya moratorium pembentukan DOB dicabut," kata Sylviana.

"Komite I DPD RI pun mendorong Pemerintah untuk membuat regulasi teknis atau revisi pengaturan pelantikan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sehingga Januari 2025 telah menghasilkan kepala faerah definitif," demikian Sylviana.