Muzani meminta Hasto untuk tidak melihat sepotong-sepotong dari program ketahanan pangan nasional yang dinakhodai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
“Jangan melihat sepotong-potong kalau melihat sepotong-potong maka akan ada cara penglihatan yang tidak pas,” tegas Muzani kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
Lagipula, kata Muzani, program food estate sejatinya adalah pengejawantahan dari visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, tidak ada visi misi menteri di negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia.
“Tidak ada program kementerian, tidak ada visi kementerian, yang ada visi presiden dan wakil presiden. Ingat ini ada sistem pemerintahan Presidensial. Pak Prabowo sepenuhnya program pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin, tegas Wakil Ketua MPR RI fraksi Gerindra ini.
Sebelumnya, proyek lumbung pangan atau food estate yang dikerjakan pemerintah mulai disenggol PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bahkan menyebut proyek ini sebagai bagian dari kejahatan lingkungan.
Menurut Hasto, PDIP memberikan catatan yang serius atas upaya Presiden Jokowi membangun food estate. Katanya, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Sementara program food estate justru membabat hutan.
“Kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya usai penganugerahan rekor MURI kepada PDIP atas program pengobatan gratis yang berlangsung 218 hari di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8).
Kritikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto terkait proyek food estate sebagai kejahatan lingkungan dibantah tegas oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. 
BERITA TERKAIT: