Desak Dirut dan Komut Pertamina Dicopot, Legislator PKS: Jangan Cuma Satu Direksi Saja

Sebab, kedua pejabat tinggi Pertamina itu yang memiliki kewenangan juga tanggung jawab pengurusan dan pengawasan seluruh operasional perusahaan.

"Jadi yang dicopot jangan hanya salah satu direksi. Pimpinannya dong. Terutama Komut yang tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan termasuk mandulnya komite risiko dewan komisaris. Sebagai Komut yang juga Ketua Komite Risiko, Ahok harus bekerja mengawasi dengan baik jangan hanya tebar pesona," tegas Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto, dalam keterangannya, Kamis (9/3).

Anggota Komisi VII DPR RI itu juga meminta pemerintah serius menangani kasus kebakaran Depo Plumpang, jangan sampai terus berulang di kemudian hari. Peristiwa kebakaran depo milik Pertamina ini terbilang sering. Setidaknya sudah terjadi 6 kali kebakaran sejak 2021 sampai sekarang.

"Artinya hampir tiga bulan sekali terjadi musibah. Ini kan luar biasa," kata Mulyanto.

Atas dasar itu, Mulyanto menilai selama ini pemerintah kurang perhatian dalam mengelola BUMN migas tersebut. Kementerian BUMN lebih menekankan pada peningkatan profit dan dividen, sementara lalai dalam masalah perawatan kilang.

"Menurut saya, layanan publik itu yang utama bagi BUMN, bukan sekadar untung alias profit oriented. Ini semua harus dievaluasi secara sungguh-sungguh," tandasnya.