Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes, menilai, kasus itu menggambarkan problem pelik bangsa ini, khususnya terkait lemahnya pencapaian negara membangun sumber daya manusia berkarakter dan beradab. Padahal pemerintah telah mencanangkan program Revolusi Mental.
“Ini menunjukan kegagalan revolusi mental, karena Mario anak pejabat pajak yang memiliki gaya hidup hedon, pamer mobil mewah, tapi belum bayar pajak,†kata Fahmy, dalam keterangannya, Selasa (7/3).
Menurutnya, ada beberapa kejadian memalukan dilakukan oknum-oknum aparat dan pejabat di masa pemerintahan Jokowi, yang justru menohok jargon revolusi mental yang disuarakan presiden.
“Kebijakan revolusi mental yang didengungkan Presiden Jokowi semakin ‘kosong’ dan tak bermakna,†sesalnya.
Alih-alih bermoral dan bermental baik, kata Fahmy, justru banyak aparat dan pejabat berperilaku terkesan krisis moral, mulai korupsi yang makin menjadi-jadi, hingga oknum aparat yang terlibat pelanggaran dan penyelewengan hukum.
Kegagalan kebijakan revolusi mental, lanjut Fahmy, mirip dengan Profil Pelajar Pancasila yang digagas Kemendikbud Ristek.
“Di kalangan pelajar, juga banyak terjadi kasus-kasus amoral, bahkan kriminal, yang bertolak belakang dengan profil dan karakter pelajar Pancasila,†tuturnya.
Menurut Fahmy, maraknya tindakan kekerasan, perkosaan, pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, dan remaja geng motor, menunjukkan adanya krisis moral pada pelajar Indonesia.
Atas dasar itu, Fahmy berharap pemerintah dapat mengejawantahkan jargon revolusi mental, sekaligus program Profil Pelajar Pancasila secara lebih konkret dalam kurun waktu jabatan yang tersisa.
“Pemerintahan Presiden Jokowi akan segera berakhir. Masih ada waktu untuk membuat gebrakan revolusi mental di kalangan pejabat dan aparat. Masih ada waktu untuk mengefektifkan pencapaian Profil Pelajar Pancasila kepada pelajar-pelajar kita. Kita berharap Pemerintah meninggalkan legacy yang baik, khususnya dalam hal perbaikan mental dan moral bagi bangsa,†tandasnya.
Penganiayaan brutal oleh seorang anak pejabat pajak terhadap anak lainnya, beberapa waktu lalu, disorot Komisi X DPR RI. Progres revolusi mental pun dipertanyakan. 
BERITA TERKAIT: