Hal itu disampaikan Firli di hadapan 100 peserta Diklat yang terdiri dari unsur TNI, Polri, ASN, dosen, serta jajaran lainnya dari Kementerian/Lembaga negara yang menjadi peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Lemhanas Tahun 2022 secara daring pada Senin (18/7).
"Dari sekian banyak kajian, penegakan hukum, dan regulasi, korupsi masih tetap ada. Karenanya, KPK mengajak seluruh peserta untuk mengubah perilaku budaya korupsi, dengan cara penanaman karakter, penanaman nilai, agar terbiasa melakukan praktik antikorupsi," ujar Firli.
Firli menjelaskan, berbagai upaya KPK dalam melakukan edukasi antikorupsi kepada masyarakat, di antaranya melalui program penyuluh antikorupsi, sistem integritas nasional, sistem integritas partai politik, serta Politik Cerdas Berintegritas (PCB) bagi partai politik.
"Sasaran upaya pendidikan antikorupsi ini supaya orang tidak melakukan korupsi," katanya.
Upaya pendidikan antikorupsi tersebut, lanjutnya, karena salah satu sebab munculnya korupsi adalah dari faktor internal.
Firli pun mengutip
Gone Theory oleh Jack Bologne yang mengungkapkan ada empat faktor penyebab seseorang melakukan korupsi, yaitu
greed atau keserakahan,
opportunity atau kesempatan,
need atau kebutuhan, dan
exposure atau pengungkapan.
"Yang pasti yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mencegah korupsi dengan cara menanamkan budaya antikorupsi dari dalam. Sehingga orang mengatakan tidak untuk melakukan korupsi," jelasnya.
Menutup ceramah antikorupsi ini, Firli mengingatkan peserta diklat pentingnya menjaga integritas agar tidak melakukan korupsi. Karena korupsi terjadi disebabkan minusnya integritas dan adanya kesempatan.
"Saya berharap rekan-rekan PRRA jaga integritas, pelihara integritas, kembangkan integritas. Karena siapapun bisa melakukan korupsi sepanjang ada keserakahan, ada kesempatan, dan kurangnya integritas," pungkasnya.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Lemhanas, Andi Widjajanto menyampaikan semangat antikorupsi dibutuhkan untuk ditanamkan pada peserta PPRRA, terutama agar peserta terus memiliki keinginan untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabel, dan tata pemerintahan yang baik selama menjabat di lingkungan kerjanya masing-masing.
Korupsi bisa terjadi karena adanya keserakahan, kesempatan, dan kurangnya integritas. Untuk itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengajak untuk membiasakan diri melakukan praktik antikorupsi. 
BERITA TERKAIT: