Kritik Transparansi BNPB, Komisi VIII: Wajib Karantina Jangan Picu Kecurigaan Jadi Bisnis BNPB dan Hotel

Hal tersebut merupakan kritik Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, yang menyoroti kebijakan karantina yang kerap berubah. Mulai dari kewajiban karantina 7 hari, 5 hari, 3 hari, dan kini menjadi 10 hari.

Ace Hasan meminta BNPB bisa menjelaskan alasan wajib karantina secara ilmiah. Menurutnya, penjelasan yang utuh soal waktu karantina yang kerap berubah, akan membuat masyarakat lebih menerima kewajiban itu.

"Karena kita juga tidak ingin bahwa Indonesia menjadi tempat persebaran Covid-19 dengan berbagai macam varian termasuk varian Omicorn. Kenapa? Satu hari (karantina) saja pasti akan berpengaruh terhadap nasib rakyat," kata Ace dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/12).

Selain soal waktu karantina yang berubah-ubah, BNPB juga perlu transparan soal karantina yang disediakan di hotel. Pasalnya, biaya yang dikeluarkan untuk karantina selama 10 hari tidak bisa dikatakan sedikit.

"Yang menjadi masalah juga kadang-kadang, jangan sampai ada tuduhan masyarakat bahwa ini bisnisnya BNPB bekerja sama dengan pemilik hotel. Jangan sampai begitu pak, ini yang harus ditepis," katanya.

"Banyak yang WA ke saya, ini misalnya 10 hari Rp24 juta, kan lumayan pak Rp24 juta, Rp24 juta pak 10 hari paket karantina di hotel," sambung legislator Partai Golkar ini.

Bukan aja soal besaran biaya karantina di hotel, masalah masih ditambah dengan kondisi hotel yang kerap penuh.

Untuk itu, Ace berharap, kewajiban karantina selama 10 di hotel yang sudah disediakan tidak kemudian menjadi beban hidup baru bagi masayarakat.

"Saya kira ini jangan sampai menimbulkan persepsi yang kemudian masyarakat menjadi bertanya-tanya. Walaupun secara ekonomi juga bagus untuk hidupnya hunian hotel, tapi kan buat rakyatnya jadi terjepit pak," pungkasnya.