Dua Tahun Jokowi-Maruf: Penanganan Covid-19 Sudah Oke, tapi Aksi Represif Memperburuk Catatan

RMOL. Kinerja bidang politik dan keamanan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin selama dua tahun terakhir masih mendapat rapor buruk dari masyarakat.

Pasalnya, masyarakat mulai gelisah dengan aksi represif aparat penegak hukum terhadap mahasiswa yang hendak menyampaikan aspirasi.

Pengamat politik Hendri Satrio menyampaikan, dengan adanya tindakan kekerasan yang ditonjolkan aparat penegak hukum, daftar kelam kepemimpinan Jokowi-Maruf ke depan akan bertambah.

"Terlebih lagi adanya berbagai kritikan kebebasan berpendapat. Dan baru-baru saja diakhiri dengan (aksi) smack down (banting) aparat kepada mahasiswa itu tentu saja memperburuk catatan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” ucap Hendri Satrio kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/10).

Namun begitu, pendiri lembaga survei KedaiKopi ini masih mencatat kinerja positif di pemerintahan Jokowi-Maruf. Yaitu, dalam hal penanganan pandemi Covid-19 pemerintah berhasil menekan sebaran virus, dan bahkan diakui negara-negara lain di dunia.

"Jadi kalau kemudian ditanya apakah positif (atau) negatif (kinerja 2 tahun pemeirntah Jokowi-Maruf), yang jelas positif adalah penanganan Covid-19 ini harus diapresiasi, karena Indonesia salah satu yang terbaik, dalam penanganan," imbuhnya.

Meski di awal tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin tergagap-gagap dalam menghadapi Covid-19 lantaran sempat denial, pada akhirnya bisa optimal menekan penyebaran pandemi Covid-19 dengan berbagai cara yang salah satunya vaksinasi dan protokol kesehatan secara ketat.

Namun menurut sosok yang kerap disapa Hensat ini, hal tersebut perlu diwaspadai dan dijaga dengan baik oleh pemerintah, agar Indonesia tidak terjebak pada gelombang ketiga ancaman virus mematikan dari Wuhan tersebut.

"Yang paling penting jangan sampai kemudian lengah, dan akhirnya terbuka penanganan Covid-19 kadi los-losan, kayak kemaren selebram yang lari itu harus segera ditindak, sehingga jadi contoh masyarakat bahwa tidak ada perlakuan istimewa untuk penanganan Covid-19,” tutupnya.