Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal berujar, penyaluran KUR bagi UMKM sudah baik di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Saya kira penyaluran KUR ini menjadi salah satu upaya pemerintah memprioritaskan pemulihan ekonomi di sektor UMKM. Ini merupakan langkah yang tepat," ujar Faisal, Jumat (10/9).
Bagi Faisal, UMKM masih menjadi sektor paling terdampak dalam penerapan PPKM Level 1-4. Namun ia menekankan, pemberian KUR harus diikuti dengan pendampingan untuk meminimalisir risiko pembiayaan.
"Menimbang risiko, diharapkan kebijakan ini tidak hanya menyalurkan kredit saja, tetapi juga pendampingan teknis sehingga dapat membina UMKM supaya berhasil dari sisi bisnisnya," lanjutnya.
Direktur Core Indonesia ini memaparkan, realisasi KUR 2021 hingga kini telah mencapai 62,08 persen. Persentase tersebut pun dinilai sudah cukup bagus.
"Ini berarti sudah
on the track agar bisa mencapai target di Desember. Tapi yang perlu diperhatikan bukan hanya di sisi capai nilai dan jumlah, tetapi penerima KUR harus dipastikan mereka yang belum
bankable," tandasnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN), Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp 176,92 triliun hingga 6 September 2021.
Jumlah tersebut jika dipersentasekan sudah mencapai 69,93 persen dari target tahun 2021 sebesar Rp 253 triliun. Dengan realisasi tersebut, KUR tahun 2021 telah diberikan kepada 4,73 juta debitur.
Bagi Airlangga, pelaksanaan program KUR menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan daya tahan UMKM selama masa pandemi.
"Semoga KUR dapat membantu UMKM pada semua sektor usaha dalam mendorong pemulihan perekonomian daerah maupun nasional," demikian Airlangga Hartarto saat menghadiri kegiatan penyaluran KUR di Kota Medan, Kamis kemarin (9/9).
Kebijakan relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai masih menjadi langkah yang tepat dari pemerintah di masa pandemi Covid-19. 
BERITA TERKAIT: