Relawan mengaku kecewa lantaran Jokowi kerap marah-marah tanpa ada aksi nyata melakukan perubahan di kabinet pemerintah.
Relawan mencatat Presiden Jokowi marah-marah sebanyak 4 kali, terakhir saat menggelar saat sidang kabinet pada 18 Juni 2020 lalu.
"Tidak cukup dengan marah. 4 kali marah tapi tidak ada perubahan kabinetnya berjalan begitu saja kan," kata Koordinator RBJJ, Aidil Fitri di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (11/8).
Atas dasar itu, Aidil Fitri meminta Presiden Jokowi bersikap tegas, salah satu caranya dengan melakukan reshuflle Kabinet Indonesia Maju. Sebab, marah-marah bukan lah solusi atas permasalahan yang terjadi.
"Jadi kita minta beliau bersikap tegas aja. Kalau mau reshuffle-reshuflle itu kan hak prerogatif beliau. Benar-benar itu yang kami harapkan," tegasnya.
Menurut Aidil, pemerintahan Jokowi-Maruf sudah berupaya untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dengan berbagai cara mengatasi pandemik Covid-19. Tapi, tidak semua pembantu Presiden terutama di bidang ekonomi, mampu memberikan yang terbaik dan menunjukkan kinerja seperti yang diharapkan.
Bahkan, lanjutnya, ada pembantu Jokowi yang justru memperburuk situasi. Hal ini terjadi di Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Dengan aset Rp 8.000 triliun, seharusnya BUMN menjadi penopang utama dan faktor penting untuk bisa ikut memutar roda perekonomian negara," katanya.
Dari BUMN induk, anak dan cucu total ada 1.200 BUMN dengan tidak kurang 7.200 direksi dan komisaris. Ada BUMN pertanian, perkebunan, pangan, gula, persenjataan, transportasi, perbankan, pariwisata, industri kereta api, produksi garam, hingga kondom.
"Dalam situasi krisis ekonomi seperti sekarang, ketika pertumbuhan ekonomi anjlok menjadi minus 5,32 menjadi bukti BUMN ternyata tidak mampu menjadi benteng ekenomi yang kuat. Di sisi lain, kenyataan yang kita dalam dua bulan terakhir ini, BUMN justru menjadi kementerian paling gaduh," jelasnya.
Atas dasar itu, RBJJ mendesak Presiden Jokowi untuk segera mereshuffle Menteri BUMN Erick Thohir. Sebab, Erick Thohir kerap mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membuat gaduh.
"Kami RJBB meminta agar presiden segera melakukan reshuffle terhadap Menteri BUMN Erick Thohir dikarenakan kegaduhan," tegasnya.
Kegaduhan yang dilakukan oleh Erick Thohir antara lain membiarkan rangkap jabatan direksi BUMN hingga pernyataannya yang ogah menjadi relawan uji coba vaksi Covid-19.
"Kemudian kami lihat ada pertentangan soal data hutang kementerian, penempatan TNI-Polri aktif, kemudian rangkap jabatan direksi dan komisaris BUMN hingga logo baru BUMN semua hanya menimbulkan gaduh," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: