“Tidak ada keberanian politik dari pemerintah untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia bahwa koruptor itu harus ditangkap,†kata Arief dalam diskusi virtual bertajuk “
Jerat Buron Tutup Celah Korupsi†Sabtu (25/7).
Selain tidak seriusnya pemerintah, kata Arief, kondisi tersebut juga diperparah lantaran masih adanya oknum-oknum penegak hukum yang melakukan moral hazard.
Bahkan, Arief meyakini, leluasanya Djoko Tjandra keluar masuk Indonesia karena dibantu oleh oknum-oknum penegak hukum di Indonesia.
“Jadi kembali lagi, semua koruptor yang kabur ke luar negeri tidak mungkin bisa kalau tidak ada kerjasama dengan penegak hukumnya,†tandas Arief.
Arief juga mengamini bahwa para koruptor memiliki jaringan yang kuat tidak hanya kepada penegak hukum melainkan juga ke partai politik atau politisi yang sedang memegang kekuasaan.
Untuk itulah Arief berharap, pada Pilpres 2024 yang akan datang muncul calon-calon pemimpin Indonesia yang tidak memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak dengan mereka para koruptor.
“Artinya bisa melakukan penegakan hukum secara maksimal dan menatanya lebih baik sehingga tidak bisa dipengaruhi,†demikian Arief.
BERITA TERKAIT: