Rizal Ramli sebelumnya berjanji akan berhenti mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo jika kalah berdebat dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Sebaliknya, RR biasa disapa, meminta semua tim ekonomi Jokowi mundur bila dia menang.
Namun menurut aktivis senior yang juga pendiri ProDEM, Dr. Syahganda Nainggolan, taruhan ini mengecilkan ketokohan RR yang bukan hanya sebagai punggawa ekonomi, namun RR adalah pejuang demokrasi dan hak-hak asasi manusia sejak aktivis mahasiswa di ITB.
Demikian disampaikan Syahganda Nainggolan menanggapi rencana debat isu utang luar negeri bagi pembangunan yang akan dilakukan LBP Vs RR, seperti disampaikan kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (11/6).
Syahganda Nainggolan menyarankan RR, selain meminta tim ekonomi Jokowi mundur, jika menang debat, RR juga memasukkan tuntutan penegakan demokrasi di Indonesia.
Tuntutan demokrasi itu antara lain. Pertama, LBP menghargai M. Said Didu dengan mencabut laporan pencemaran nama baik. Kedua, pemerintah Jokowi mengembalikan harkat martabat Habib Rizieq dan Habib Bahar Smith. Ketiga, pemerintah Jokowi memastikan tidak ada tekanan terhadap anggota Majelis Wali Amanah ITB, Prof. Din Syamsudin terkait perbedaan pendapat dengan pemerintah.
Keempat, menghilangkan penggunaan UU ITE untuk urusan politik. Kelima, membongkar ke publik terkait teror yang dilakukan kelompok-kelompok organ teror terhadap wartawan Detik dan dosen UII serta mahasiswa UGM yang heboh baru-baru ini.
"Pertarungan debat ini harus mewakili kepentingan besar pemerintah vs oposisi terhadap nasib bangsa ke depan," ujar Syahganda Nainggolan.
Selanjutnya, dia meminta niat baik LBP dan RR harus diapresiasi sebagai upaya dua kutub bangsa yang selalu terbelah menjadi bersatu.
"Kita harus menuju era persatuan, karena ancaman pandemik Covid-19 ini berpotensi menghancurkan sebuah negara," demikian Syahganda Nainggolan.
BERITA TERKAIT: