Menanggapi pernyataan Menkopolhukam tersebut, Sekretaris Fraksi PPP, Achmad Baidowi menegaskan, pemerintah tidak boleh gegabah dalam penanganan musibah Covid-19.
“Menangani wabah Covid-19 tidak boleh main-main, tidak boleh gegabah karena taruhannnya nyawa. Sejauh ini warga yang terpapar Covid-19 terus bertambah dan ini wajib diantisipasi,†ujar Awiek, sapaan akrabnya, lewat keterangan tertulisnya, Senin (4/5).
Anggota Komisi VI DPR RI ini menambahkan, perihal adanya warga yang tidak bisa leluasa beraktivitas dengan aturan PSBB ini, dinilai masih jauh lebih baik daripada harus melakukan karantina wilayah.
“Saat ini bagaimana pemerintah memastikan bantuan stimulus ekonomi yang diberikan tepat sasaran. Termasuk pelaksanaan Kartu Prakerja benar-benar diarahkan untuk warga agar bisa membuka usaha mandiri, bukan sekadar seremonial,†paparnya.
Mengenai adanya penumpang KRL yang positif terjangkit Covid-19, menurut Awiek, hal itu makin menunjukkan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan relaksasi atau pelonggaran PSBB.
“Relaksasi PSBB bisa dilakukan jika tren penyebaran wabah Covid-19 di suatu wilayah benar-benar turun drastis,†tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menyampaikan perihal wacana relaksasi atau pelonggaran aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 
_di_Hotel_Sultan_Residence,_Jakarta_Selatan:RMOL.jpeg)
