"Sesuai informasi dari Dinas Sosial, pendistribusian bansos selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengalami penundaan karena jadwal yang tidak tepat dalam pendistribusian ke masing-masing RW yang sudah terjadwal," ujar pengurus Badan Pelaksana Harian (BPH) DPP Partai Demorat, Taufiqurrahman, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/4).
Penundaan dan penjadwalan kembali pendistribusian bansos itu disebabkan minimnya stok yang dimiliki Perumda Pasar Jaya. Komoditas yang mengalami kendala pasokan adalah sarden dan minyak goreng. Pengiriman stok tersendat karena terkendala penerapan PSBB di sejumlah daerah selain Jakarta.
Taufiqurrahman menilai, kinerja Perumda Pasar Jaya dalam pendistribusian bansos ini cukup bobrok. Perumda Pasar Jaya mestinya melibatkan banyak pihak baik swasta maupun relawan untuk pengemasan bansos itu.
"Rakyat itu kalau dibiarkan perutnya kosong berhari-hari bisa brutal. Memang katanya sudah dikerjakan tiga shift, nyatanya masih amburadul. Kalau memang nggak sanggup, ya distribusikan pengemasan itu. Bagi tugas dengan pihak lain," jelasnya.
Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD 2017-2019 itu pun meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, segera mengevaluasi kinerja Direktur Utama Perumda Pasar Jaya itu.
Sebab, menurutnya, Perumda Pasar Jaya telah berkali-kali melakukan kesalahan selama masa penanganan Covid-19 di Jakarta ini.
"Waktu harga masker naik, Perumda Pasar Jaya malah menjual masker dengan harga pasar sebesar Rp 300 rb per boks, dan sewaktu pembagian pangan KJP di Jakgrosir, antreannya tidak sesuai protokol kesehatan. Dulu, operasi pasar juga menimbulkan kerumunan sehingga viral," terang mantan anggota DPRD DKI Jakarta itu.
"Kalau begitu melulu, sebaiknya dia (Dirut Pasar Jaya) mundur saja deh. Karena itu tanggung jawab dia," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: