Hal ini menjadi kendala dalam Penyelesaian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Menurut Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo, dalam Joint Leaders Statement (pernyataan bersama para pemimpin negara) saat itu, menyebutkan bahwa India akan setuju bila beberapa isu dapat diselesaikan.
PM Moodi mengatakan India keluar karena RCEP tidak dapat mengakomodir isu sensitif India. Di India, isu perdagangan bebas memang sensitif menyangkut kesepakatan antar negara bagian.
"India belum menyetujui, fatwanya begitu. India's issues atau keberatan India masih akan coba kita atasi pada kuartal pertama tahun depan," kata Iman Pambagyo dalam Dialog RCEP, Jakarta, Senin (16/12).
Upaya 'mengajak' kembali India untuk menyetujui negosiasi diharapkan selesai pada 2020 mengingat 15 negara akan melakukan penandatangan perjanjian pada November 2020. Sehingga harus ada upaya ekstra bagi beberapa negara untuk menyelesaikan perundingan RCEP.
Dugaan seandainya India tetap tidak menandatangani perjanjian, ditepis oleh Iman. Sebagai Ketua Komite Perundingan Perdagangan (Trade Negotiating Committee/TNC) RCEP, dia harus bersikap netral dan tidak mau berasumsi.
"Saya selalu sampaikan kepada teman-teman, bahwa kita memulai ini berenam belas [negara] dan saya ingin mengakhirinya berenam belas juga," kata Iman.
RCEP diprakarsai oleh ASEAN pada November 2011 saat KTT ASEAN ke-19 di Bali. Indonesia merupakan inisiator RCEP. Semula ada 16 negara mitra, 10 negara ASEAN ditambah Australia, Selandia Baru, China, Jepang, India, dan Korea Selatan.
Perjanjian regional ini mencakup 48% populasi dunia dan jika 16 negara digabungkan maka total GDP mencapai 33% GDP dunia.
Dari 16 negara, hanya India menjadi satu-satunya negara yang belum menyepakati negosiasi saat KTT RCEP ke-3 di Bangkok, Thailand, awal November lalu. 
