"Keduanya memiliki strategi untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan semenjak dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi,†kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di kantornya, Jakarta, Senin (1/4).
Sementara pada tema pemerintahan terlihat perbedaannya. Jokowi lebih menekankan pentingnya penguasaan teknologi informasi seperti
e-budgeting, e-procurment dan
e-goverment. Sedangkan rivalnya, Prabowo menggarisbawahi tentang aplikasi single identification number melalui KTP-el untuk semua layanan publik.
Perbedaan pandangan kedua capres lebih mencolok lagi ketika masuk tema pertahanan dan keamanan. Jokowi mengklaim dengan anggaran pertahanan sebesar Rp 107 triliun ditambah membangun pangkalan-pangkalan militer di titik perbatasan negara sudah cukup untuk menjaga kedaulatan NKRI.
Sebaliknya dengan capres 02 yang menilai anggaran Rp 107 triliun untuk pertahanan terlalu kecil.
“Prabowo menganggap anggaran sebesar lima persen dari APBN atau 0,8 persen dari GDP tidak proporsional,†kata Damanik.
Prabowo lebih kompehensif dalam melihat sistem pertahanan negara, baik dari sisi kekuatan tempur, persenjataan dan perkembangan masa depan.