"Semua dijadikan lahan sawit. Adanya lahan hutan yang tersisa dinyatakan sebagai potensi ancaman bagi perkebunan karena jadi sumber hama," kata pengamat lingkungan Universitas Sumatera Utara jaya Arjuna kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/2).
Rimba larangan di Batang Kuis, Sumatera Utara, kata Jaya Arjuna mencontohkan, dulunya memiliki luas 300 Ha.
"Dan di Labuhan batu, seluas 1000 Ha. Kini itu semua punah diganti dengan hamparan batang kelapa sawit," lanjut Jaya Arjuna.
Jaya berharap, dalam debat capres kedua yang digelar malam tadi, Pemerintah hadir dan memberikan perhatian dengan peraturan yang lebih keras terhadap invasi sawit sebagai sebuah tawaran konkret untuk masalah energi masa depan Indonesia.
"Hamparan hutan harus disisakan 300–500 Ha untuk dijaga tetap sebagai hutan perawan. Hutan ini diharapkan dapat menampung hewan yang terpaksa harus pindah karena habitatnya dijadikan areal tanaman monokultur," kata Jaya Arjuna.
Dalam hal ini, lanjut Jaya Arjuna, Belanda lebih manusiawi dengan memberikan kesempatan bagi keberlangsungan ekosistem satwa di hutan.
"Belanda, penguras harta kekayaan negara jajahannya ternyata masih memikirkan kelestarian daya dukung lingkungan. Walau kita menuding Belanda ternyata perilaku baiknya untuk lingkungan tidak mampu kita tiru untuk kebaikan tanah air milik kita sendiri," kata Jaya Arjuna.
"Bila sudah jadi kebun kelapa sawit, tidak ada lagi cerita hewan liar dan tanaman endemik. Penjajah Belanda lebih peduli dengan kelestarian," tanda Jaya Arjuna.
[hta]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Persoalan perkebunan monokultural sawit tidak hanya menjadi masalah energi masa depan bangsa ini. Tetapi juga menggerus dan menjarah kearifan lokal rimba larangan. 
