Amnesty International: Papua Tidak Diperhitungkan Dalam Pemilu Indonesia

Demikian kesimpulan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, saat diwawancara usai diskusi "Menyoal Papua dalam Pilpres 2019: Posisi Papua di Peta Politik Indonesia" yang digelar di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/2).

"Belum terlihat bahwa Papua memiliki semacam nilai yang penting untuk diperbincangkan dalam agenda nasional yang tengah berlangsung, yakni Pilpres maupun Pemilu Legislatif," kata Usman di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/2).

Padahal, lanjut Usman, begitu banyak persoalan di Papua yang membutuhkan perhatian serius dari DPR RI maupun pemerintah pusat.

"Banyak sekali masalah Papua yang sebenarnya membutuhkan peranan DPR. Kami juga mengundang Fadli Zon (Wakil Ketua DPR RI) sebagai orang yang, selain mengetuai tim supervisi untuk Papua, tapi juga mewakili tim salah satu pihak yang saat ini menjadi peserta pemilu," lanjut Usman.

Menurut Usman, rekomendasi yang menjadi hasil diskusi sedianya akan disampaikan langsung kepada perwakilan pasangan Joko Widodo-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sayangnya rencana itu tak terwujud karena kedua perwakilan meninggalkan arena diskusi sebelum pembahasan selesai.

"Kami juga mengundang pihak Jokowi, tadi ada beberapa yang datang tapi sudah meninggalkan lokasi. Rencananya hasil rekomendasi hari ini akan diserahkan kepada kedua belah pihak, baik kubu Prabowo maupun kubu Jokowi," tuturnya.

Masalah yang dibahas dalam diskusi adalah pentingnya pengakuan keberadaan Papua, termasuk penghargaan identitas Papua, kebijakan afirmatif, perlindungan HAM, pelaksanaan UU Otonomi Khusus yang belum selesai seperti pembentukan pengadilan HAM, Komisi HAM, Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi, klarifikasi sejarah, pemberantasan korupsi, moratorium untuk eksploitasi SDA.

Diskusi ini diselenggarakan oleh Amnesty International, Yayasan Tifa dan Perkumpulan Jubi yang mengumpulkan aktor-aktor dari Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM) maupun aktivis di Papua.

Peserta diskusi mewakili Non Goverment Organization (NGO) yang bergerak di bidang HAM, anti korupsi dan lingkungan, serta organisasi keagamaan dan akademisi. Mereka adalah Benny Giay, Filep Jacob Karma, Theo Hesegem, Latifah Anum Siregar, Imam Aziz, Makarim Wibisono, Adriana Elizabeth dan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani. [ald]