Caleg Tak Akan 'Bangkang' Jika Ada Jaminan Golkar Menang

Ihwal itu, DPP Partai Golkar harus membuat strategi pemenangan untuk Pileg dan Pilpres yang mudah dipahami kader-kadernya di level bawah.

"Tentang alasan mereka, ya partai harus bijak untuk tetap didengar sebagai masukan. Karena itu DPP harus membuat strategi pemenangan Pemilu 2019. Jika pada Pemilu nanti, caleg Golkar harus fokus pada Pilpres juga, maka DPP perlu membuat strategi sederhana dan mudah dipahami seperti mengkampanyekan keberhasilan Jokowi,” tegas wakil ketua DPD Partai Golkar Jatim, Yusuf Husni seperti dilansir Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (26/9).  

Menurut Yusuf Husni, para kader melakukan tindakan melenceng dari partai karena kecintaan mereka pada Partai Golkar.

"Mereka khawatir Golkar kalah karena kurangnya kebijakan dari DPP yang mengena di tingkat bawah,” ujarnya.

Dijelaskan pria yang akrab disapa Cak Ucup, Pemilu adalah waktunya rakyat menyerahkan kekayaannya yang tercermin di APBD dan APBN kepada calon pengelola (Partai, Caleg hingga Capres) dengan harapan agar kehidupannya lebih baik.

"Dalam hal ini seluruh partai politik berlomba untuk mengelola kekayaan rakyat. Intinya seluruh partai berkampanye ingin menyampaikan kepada rakyat sebagai pengelola kekayaan yang terbaik dimana batas waktu mengelola  yang disepakati hanya 5 tahun. Pemahaman sederhana ini sebetulnya harus disosialisasikan oleh pusat ke level bawah,” jelas Yusuf Husni.

Jangankan rakyat, jika tingkat bawah saja tidak paham, tentu mereka akan mencari yang lebih baik. Bukan tidak mungkin satu persatu kader partai akan mbalelo.

"Yang sangat dibutuhkan Caleg Partai Golkar untuk kemenangan di Pileg dan Pilpres dalam kondisi saat ini adalah materi yang bisa meyakinkan rakyat bahwa nantinya kehidupan berbangsa dan bernegara akan lebih baik dengan jaminan faham komunis tidak akan berkembang. Pilpres menang dengan syarat Pileg pemenangnya adalah Partai Golkar,” terangnya.

Terkait sanksi pelanggaran bagi kader yang mbalelo, kata Yusuf Husni, semua itu sudah diatur dalam mekanisme partai.

"Keputusan partai (Golkar) sudah mengikat kepada seluruh kader partai. Bila dilanggar, partai punya mekanisme mengatur tentang hal itu,” tutup Yusuf. [jto]