Di antara yang masuk di dalam Dewan Pengarah TKN itu, terdapat nama-nama seperti M. Jusuf Kalla, Puan Maharani, Pramono Anung Wibowo, dan Sri Mulyani yang seluruhnya merupakan pejabat aktif di kabinet Jokowi.
Tentunya hal itu mengundang pertanyaan publik terkait profesionalitas menteri yang duduk menjadi Dewan Pengarah TKN.
Bahkan ada yang elemen masyarakat yang menuntut untuk menteri yang masuk tim kampanye harus mengundurkan diri dari jabatannya guna menjaga profesionalitas.
"Kalau menurut saya tidak perlu mundur karena selama tidak menggunakan fasilitas negara ya tidak masalah," kata Sekjen PPP, Arsul Sani di Komplek DPR, Jakarta, Selasa (21/8).
Arsul menegaskan bahwa profesionalitas menteri yang duduk di tim kampanye tidak terganggu mengingat waktu kampanye sudah diatur.
"Jadikan yang penting bisa menempatkan saja," imbuh anggota DPR itu.
Dia pun membantah jika capres petahana sangat diuntungkan dalam hal ini. Menurut dia justru penantang yang diuntungkan dengan kondisi seperti ini.
"Kubu sana dong yang diuntungkan karena bisa bebas nyerang ke sana ke sini, kalau kita tidak bisa," pungkas Arsul.
[rus]
BERITA TERKAIT: