Kehadiran Menteri Susi tersebut merupakan konfirmasi Pemerintah Indonesia atas hasil Sidang Umum ICRI ke 32 di Nairobi, Kenya pada 7 hingga 9 Desember 2017 .
Susi mengungkapkan kehadirannya merupakan bentuk komitmen Indonesia sebagai ketua bersama ICRI. Sebab masalah terumbu karang masih menjadi perhatian besar. Terlebih Indonesia memiliki perairan sangat luas yang didalamnya hidup berbagai macam terumbu karang.
Menurut Susi Indonesia bersama lima negara lainnya yaitu Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon dan Timor Leste di skala regional Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) diharapkan membawa isu tersebut agar dapat berkembang menjadi skala global.
"Dengan demikian, kita berharap Indonesia dapat memasukkan program-program dalam konteks implementasi UNEA Resolution on Coral Reef Management dengan lebih mudah karena Indonesia menjadi inisiatornya," jelas Susi di Jakarta, Selasa (3/7).
Susi menilai, kesempatan ini dapat mendorong adanya konvensi khusus terumbu karang.
Menurutnya hal tersebut merupakan bentuk diplomasi Indonesia dalam kemaritiman dan kelautan yang sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo. Salain itu untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam dunia bahari.
"Kita dapat memanfaatkan banyak peluang di ICRI untuk kepentingan negara," ujarnya.
Dibentuk pada 1994 ICRI berperan penting dalam melestarikan terumbu karang dan seluruh ekosistem terkait.
Indonesia akan terlibat dalam Keketuaan Bersama ICRI pada periode 2018 hingga 2020. Besarnya potensi terumbu karang Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi yang bernilai tinggi.
Saat ini, ICRI memiliki anggota yang terdiri dari 38 negara termasuk Indonesia, tujuh organisasi internasional dan multilateral, enam organisasi regional, dan 21 entitas keilmiahan dan lembaga swadaya masyarakat.
[nes]