"Seharusnya jangan mundur. Karena YL merupakan orang yang tepat untuk memimpin lembaga negara yang baru terbentuk tersebut. Karena bagaimanapun setahun bukan waktu yang cukup untuk menjaga dan merawat lembaga tersebut," sebut Ujang saat dihubungi redaksi, Jumat (8/6).
Namun menurut Direktur Indonesian Political Review (IPR) ini, keputusan YL tersebut harus dihargai apapun alasannya.
"Intrik di Istana itu tidak akan lepas dari politik. BPIP sebagai lembaga yang langsung di bawah Presiden tentu akan digunakan Presiden untuk kepentingan politik pula. Kalau digunakan untuk kepentingan politik kenegaraan bagus-bagus saja," lanjut Ujang.
Sementara jika memang kemunduran YL karena untuk kepentingan politik melegitimasi kekuasaan tentunya akan kurang baik.
"Sebagai lembaga. Yang harus dibangun adalah sistem kelembagaannya yang bagus. Jadi jika institusinya bagus, maka siapapun yang akan mengisi di dalamnya akan baik-baik saja," tutup Ujang.
[rus]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.