Karena itu, dua pemimpin Jakarta tersebut seharusnya peduli mencari solusi bagi persoalan yang dihadapi Rizieq Shihab yang sampai saat ini masih dalam pelarian di Arab Saudi.
Begitu dikatakan salah satu pendiri Presidium Alumni 212 yang juga Ketua Progres 98, Faizal Assegaf, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/2).
"Rizieq juga warga negara ber-KTP Jakarta yang punya hak untuk mendapatkan jaminan ketenangan dan kenyamanan dari Pemprov DKI," kata Faizal.
Kalau saat ini Rizieq menjadi objek politik yang krusial dan berpotensi menyulut konflik bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan, maka seharusnya Anies selaku Gubernur bertindak antisipatif dan proaktif meredakan situasi.
"Salah satu tanggung jawab Kepala Daerah adalah melindungi warganya, menciptakan kedamaian dan kenyamanan serta keamanan bagi seluruh warga DKI," ujarnya.
Faktanya, sesal Faizal, Anies dan Sandi tampak membiarkan Rizieq "digoreng" oleh isu-isu SARA yang destruktif. Baginya, sikap demikian tidak elok seolah kacang lupa kulit.
"Padahal mereka punya otoritas untuk menertibkan dan melindungi warganya," tekannya.
Faizal beranggapan, polemik hukum yang menyangkut Rizieq tidak layak menjadi isu nasional, melainkan cuma persoalan lokal yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Lagipula, sejauh ini hubungan Rizieq dan Anies sangat mesra. Karenanya, Anies diimbau memanfaatkan kedekatan itu untuk membujuk Rizieq kembali ke Indonesia dengan cara-cara damai dan bermartabat.
"Kalau hal itu tidak dilakukan Anies, saya khawatir publik akan mencurigainya ikut terlibat membiarkan Rizieq terzalimi oleh isu-isu politik yang provokatif, berbau SARA dan bertujuan untuk mengacaukan stabilitas politik nasional," ungkap Faizal.
[ald]
BERITA TERKAIT: