"Kalau soal tenggelam atau tidak tenggelam, saya kira ada UU ada Perpres. Silahkan dibahas secara tuntas," kata Rizal dalam sebuah talkshow, Selasa malam (9/1).
Rizal bercerita saat berada di kabinet Presiden Jokowi, dirinya lebih fokus bagaimana meningkatkan kesehteraan nelayan dan meingkatkan ekspor ikan nasional.
Berbagai solusi yang ditawarkan Rizal terkait itu, sudah disetujui Jokowi.
"Sejak setahun yang lalu, waktu saya Menko, saya sudah menawarkan solusi dan dibahas di kebinet. Saya minta kapal-kapal di atas 30 ton di Pantai Jawa Pantura yang puluhan ribu, kita geser, kita beri hak (nelayan) tangkap di trayek gemuk yaitu di sekitar Pulau Natuna," ujar Rizal.
Dengan demikian, kapal-kapal nelayan yang banyak menganggur di pantai utara Jawa, bisa menangkap ikan lebih banyak. Dan ini bisa meningkatkan kapasitas tangkap di kawasan Natuna yang hanya 16 persen menjadi 90 persen.
"Sehingga nelayan pun akan menjadi makmur. Sementara di pantai Jawa, tinggal kapal-kapal di bawah 30 ton, karena enggak ada pesaing (kapal di atas 30 ton), tangkapannya akan lebih banyak," latanya.
Menurut Rizal, ini adalah cara berpikir
out of the box dan akan menjadi
win win solution dari masalah yang diramaikan sekarang.
Selanjutnya, dia juga meminta dibuat perkampungan nelayan di Natuna dan pasar lelang ikan. Pasalnya, Natuna dekat negara tetangga Singapura, Taiwan, Bangkok dan China.
"Kalau kita lakukan itu banyak nelayan kita yang tinggal sementara atau mungkin tetap mengisi pulau-pulau yang kosong di Natuna, sekaligus meningkatkan integritas dan keadilan NKRI. Ini
win win solution ketimbang memperdebatkan soal selama ini yang diperdebatlan," papar Perpres sapaan akrab Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini.
Memasuki tahun 2018, Kabinet Kerja kembali diwarnai silang pendapat. Wapres Juduf Kalla dan Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan meminta Susi tidak lagi melakukan penenggelaman kapal. Tapi, Presiden Joko Widodo justru memuji kebijakan Susi yang menenggelamkan kapal asing pencuri ikan.
[rus]
BERITA TERKAIT: