Setidaknya Habis Mantu, Jokowi Mesti Segera Rombak Kabinet

Misalnya, ancaman radikalisme direspons dengan Perppu 2/2017 tentang Pengganti UU 17/2013 tentang Organisasi Masyarakat.

"Tidak ada tempat lagi bagi pihak-pihak yang berusaha merongrong Pancasila di Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara sudah final dan mengikat bagi seluruh komponen bangsa Indonesia," terang Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI), Benny Sabdo, dalam keterangan pers tertulis, Sabtu (21/10).

Namun, Benny mengkritik kebijakan Jokowi yang menurut dia masih lemah dalam bidang politik. Dia mengingatkan salah satu janji kampanye Jokowi jelang Pemilihan Presiden 2014, yaitu tidak akan bagi-bagi kursi menteri kepada partai-partai politik pendukungnya.

"Kita tahu bahwa janji ini langsung dilanggar segera setelah Pak Jokowi dilantik oleh MPR menjadi Presiden. Semua partai pendukungnya mendapatkan jatah kursi menteri, bahkan partai yang dulu menjadi rivalnya pun dikasih kursi menteri, seperti Golkar dan PAN," jelasnya.

Alumnus Program Pacasarjana Fakultas Hukum UI ini menambahkan, para Relawan Jokowi pun diberikan jabatan sebagai komisaris di berbagai BUMN.

"Menurut catatan saya setidaknya ada 21 relawan yang kini menduduki kursi sebagai komisaris BUMN," ungkapnya.

Ia mengingatkan kepada Jokowi agar segera melakukan konsolidasi politik menjelang Pemilu 2019. Salah satunya lewat reshuffle kabinet.

"Saya menyarankan Presiden Jokowi agar segera melakukan perombakan kabinet. Setidaknya habis Presiden mantu (mengawinkan anak), dapat lekas dilakukan. Misalnya, menteri-menteri yang performanya minim agar dicopot," ujar Benny.

Ia juga meminta Jokowi segera mendisiplinkan partai-partai pendukungnya. Partai pendukung pemerintah yang sering mbalelo atau tidak mendukung kebijakan pemerintah, harus dikeluarkan dari koalisi. [ald]