Kenaikan Dana Parpol Perlu Dikawal Aturan Penunjang

Menurut K‎etua Umum PAN Zulkifli Hasan, tanpa aturan penunjang, korupsi maupun praktik politik uang akan tetap ada meski besaran bantuan parpol sudah naik.

"Artinya harus ada aturan-aturan yang mengikuti. Misalnya iklan, iklan itu yang harus disediakan pemerintah kalau tidak parpol akan cari uang, DPR cari uang, dia maju lagi cari uang, itu tidak bakal kelar-kelar. Nanti KPK penuh, kejaksaan penuh, polisi penuh," paparnya di Kompleks Parlemen, Jakarta (Selasa, 4/7).

Selain itu, perlu adanya aturan yang menegaskan parpol tidak boleh menerima sumbangan dari perusahaan plat merah maupun swasta.

"DPR juga tidak boleh mengeluarkan biaya untuk apapun kecuali untuk transport dia pribadi. Tidak boleh nyogok rakyat dalam bentuk apapun, dibatasi ada yang sampai Rp 500 juta saja," beber Zulkifli.

Dia menambahkan, perlu juga diterapkan sanksi agar aturan penunjang bisa dilakukan oleh setiap parpol.

"Yang ketiga, pilkada itu juga dibatasi tidak boleh pasang segala macam, tidak boleh kasih apapun. Dan tidak boleh terima uang dari manapun dalam bentuk apapun kecuali yang pribadi," jelas Zulkifli.

Dia memastikan jika dengan adanya aturan penunjang maka politik uang bisa diminimalisir.

"Diikuti aturan-aturan yang menunjang untuk itu, kalau tidak ya sama saja," tegas Zulkifli yang juga ketua MPR RI. [wah] ‎