"Selama ini pemerintah terang selalu kalah dan "menyerah" terkait dengan kontrak karya dengan Freeport," sebut Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, Senin (20/2).
Bahkan, upaya hilirisasi sesuai UU 4/2009 tentang Minerba, banyak pemegang KK termasuk PT Freeport belum dilaksanakan. Prilaku korporasi seperti ini telah mengabaikan UU yang berlaku di Indonesia.
"Sayangnya, pemerintah selama ini terang kalah, mengalah atau dikalahkan dengan arogansi korporasi super besar seperti PTFI. Sementara, SDA kita dan hidup masa depan anak cucu kita sudah dieksploitasi besar-besaran oleh mereka," terang Dahnil.
Ia berharap, Presiden Joko Widodo melalui Menteri ESDM Ignatius Jonan tidak kalah atau mengalah dengan arogansi Freeport.
"Publik pasti mendukung penuh upaya mengembalikan SDA Indonesia sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Indonesia," tambahnya.
Sementara itu, lanjut Dahnil, setelah sekian lama tidak satu pun pemimpin negeri ini yang mampu bersikap terang dan tegas melawan arogansi Freeport.
"Saya kira adalah tepat bila saat Ini Presiden melalui Menteri ESDM menghentikan arogansi PTFI dan tentu itu akan menjadi legacy positif buat masa depan pengolahan SDA Indonesia.
Jadi, pemerintah harus menunjukkan bahwa kita adalah negera berdaulat, dan upaya hilirisasi terhadap pengelolaan SDA harus betul-betul dilakukan.
"Saya berharap pemerintah melalui menteri ESDM menghentikan perspektif ekonomi myiopic alias rabun jauh yang hobi eksploitasi lupa kebutuhan masa depan, dan langkah pertama sudah tepat. Dan saya berharap pemerintah konsisten lawan arogansi PTFI tersebut," tukas Dahnil.
[rus]
Arogansi PT. Freeport Indonesia terkait dengan penolakan mereka terhadap perubahan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sangat disesalkan. 
BERITA TERKAIT: