Demonstrasi raksasa yang terjadi pada tanggal 4 November (411) dan 2 Desember (212) mereka nilai sebagai gerakan Islam fundamentalis dan garis keras yang menginginkan Islam menjadi dasar negara.
Media asing mengabaikan fakta bahwa kedua demontrasi raksasa itu adalah respon terhadap ketidakadilan dalam proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sudah ditetapkan sebagai tersangka penista agama.
Media asing tidak melihat bahwa demonstrasi besar itu adalah buntut dari pernyataan Ahok yang menyinggung Al Quran, khususnya surat Al Maidah 51. Fakta bahwa Ahok lah yang sering kali memberikan komentar panas mengenai agama Islam mereka abaikan.
Hal lain yang diabaikan oleh media asing adalah fakta bahwa Ahok mendapatkan semacam perlakuan istimewa dari penguasa. Ahok seperti tidak tersentuh hukum. Bukan hanya dalam kasus penistaan agama yang dilakukannya, melainkan juga dalam kasus-kasus berbau korupsi, mulai dari pembelian lahan RS Sumber Waras, reklamasi pantai Jakarta, sampai pembelian eks lahan Kedubes Inggris.
Di mata media asing, Ahok sudah kadung ditetapkan sebagai simbol toleransi. Cap lain yang diberikan media asing kepada Ahok adalah target kelompok garis keras Muslim.
Sebagai contoh,
Time dalam laporan tanggal 16 November menulis, "
Basuki T. Purnama, seen as a symbol of tolerance, has been the target of hard-line Muslim protesters."
ABC Australia dalam laporan tanggal 6 Desember juga menyebutkan hal yang kurang lebih sama. Ahok, menurut mereka adalah simbol toleransi dan perbedaan di Indonesia.
Klub Koresponden Asing di Jakarta (JFCC) pun begitu. Pandangan mereka sama dengan kalangan pengamat dan media asing mainstream umumnya. Klub ini berencana menggelar diskusi bertema toleransi beragama di Indonesia pada tanggal 13 Desember mendatang, persis di hari pertama persidangan kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok.
Dalam undangan seminar itu, JFCC mengaitkan kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok dengan kenyataan bahwa dirinya adalah keturunan Tionghoa dan beragama Kristen. JFCC mengajukan sejumlah pertanyaan, namun lebih mirip mengisyaratkan, bahwa proses hukum terhadap Ahok dan protes raksasa yang berlangsung damai pada 411 dan 212 adalah sinyal kebangkitan kelompok intoleran.
Dalam seminar yang akan digelar di Hotel Mandarin, Jakarta, JFCC mengundang empat pembicara, yakni Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, Direktur Wahid Institut Yenny Wahid, Sekjen Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf, Secretary General, Nahdlatul Ulama, dan pemerhati HAM Andreas Harsono.
Ekonom senior Rizal Ramli sebetulnya pernah berusaha mengingatkan kalangan pengamat dan media asing bahwa kasus yang sedang melilit Ahok bukan karena Ahok adalan keturunan Tionghoa dan beragama Kristen.
Hal ini dijelaskan Rizal dalam tulisannya di
Wall Street Journal (WSJ) edisi 9 November.
"Mereka (pengamat dan media asing) nampaknya tidak melihat gaya kepemimpinan Ahok di tengah mayoritas warga moderat di Tanah Air," tulis mantan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya itu.
Gaya kepemimpinan Ahok cukup kontroversial. Dirinya tak segan menggusur orang orang miskin di berbagai tempat yang dianggap ilegal, tanpa kompensasi yang memadai. Selain itu, masih kata Rizal Ramli, Ahok juga memiliki catatan terkait skandal keuangan. Salah satunya dalam masalah pembelian tanah untuk RS Sumber Waras dengan aliran dana mencapai 35 juta dolar AS.
Ahok juga emosional. Dia enggan berdialog dan suatu kali nmalah pernah mengancam akan menyiram demonstran dengan bensin dan membakar mereka.
Rizal dalam sebuah perbincangan mengatakan, bahwa artikel itu ditulisnya untuk memberikan penjelasan yang berimbang kepada kalangan pengamat dan media asing mengenai sosok Ahok dan kasus-kasus yang melilitnya. Rizal menekankan bahwa kemarahan rakyat pada Ahok tidak ada kaitannya dengan latar belakang Ahok sebagai keturunan Tionghoa yang beragama Kristen. Bukankah tak sedikit juga aktivis Tionghoa dan non Muslim yang mengecam Ahok karena hal-hal yang selama ini dilakukannya?
Di sisi lain, dan sisi ini membuat penjelasan Rizal Ramli patut dinilai lebih memadai dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan pengamat dan media asing, Rizal Ramli adalah korban dari pertarungan politik yang dimenangkan Ahok dan para pendukungnya.
Rizal terdepak dari Kabinet Kerja karena dia begitu bersemangat melawan kolusi yang dilakukan Ahok dengan para perusahaan pengembang yang mendukungnya.
[guh]
BERITA TERKAIT: