Demikian ditegaskan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, Jumat (4/11), mengomentari Aksi Bela Islam II yang dilakukan puluhan ribu orang di Jakarta hari ini untuk mengusut tuntas dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama alias Ahok.
Menurut dia, dari aksi massa hari ini terpetik pelajaran berharga bahwa tuntutan rakyat tidak bisa diselesaikan dengan membentuk koalisi, atau menambah kekuatan koalisi politik.
"Termasuk cara penyelesaian lewat ketemu elite parpol dan mencoba untuk mengondisikan media massa cetak dan elektronik dengan memberi keleluasaan kepada
cyber troops untuk melakukan kontra aksi dan sebagainya," sindir anggota Komisi II DPR RI ini.
Baginya, semua langkah untuk meredam aspirasi rakyat memang dihalalkan tetapi tidak edukatif. Langkah itu malah melahirkan kesan politik menghalalkan segala cara. Dia mengingatkan kepada pemerintah agar hukum benar-benar ditegakkan tanpa tebang pilih.
Arteria juga menilai sejatinya aksi massa hari ini bukan mengangkat isu sempit keagamaan, bukan pula sentimen SARA atau bentuk intoleransi. Demonstrasi hari ini bisa dikatakan sebagai akumulasi kekecewaan publik karena ketidakpatuan pemerintah terhadap hukum.
"Apakah biasa, layak dan lazim diterima kalau pemerintah di satu pihak menggadang-gadang perang terhadap korupsi dan menetapkan Nawacita tetapi rakyat disajikan 'drama Turki'. Bagaimana kehendak pemerintah berjalan tanpa melihat koridor hukum seperti kebijakan kereta cepat, penempatan menteri ESDM dan lainnya?" ujarnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: