Golkar Muda Sebut Dukungan Ke Ahok Rugikan Citra Partai

Pasalnya, dukungan terhadap Ahok-Djarot bukan men­guntungkan partai beringin justru semakin memperburuk citra partai yang sedang dibangun.

"Apa untungnya kita berada di depan melindungi orang yang terang-terangan melakukan penistaan agama dan menjadi so­rotan serta amarah publik," kritis politisi mudah Golkar, Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan, kemarin.

Sebagai kader Golkar, sekali lagi dirinya meminta dengan hormat dan kesadaran penuh kepada DPP Partai Golkar untuk mencabut dukungannya kepada saudara Ahok pada Pilgub DKI.

Kalaupun DPP masih bersi­kukuh, Doli mendorong Dewan Pembina Partai Golkar yang ada dan dibentuk pada periodeini, segera mengggelar rapat, mem­berikan saran serta pertimban­gan kepada DPP. "Dewan-dewan itu kan dibentuk untuk ada tugas dan fungsinya," terangnya.

Doli menjelaskan, di dalam AD/ART, tugas Dewan Kehormatan adalah memberi­kan pertimbangan, terutama berkaitan dengan hal normatif dan etis, menjaga agar doktrin kekaryaan, paradigma baru, dan seluruh nilai kepartaian dan ke-Indonesiaan tetap tegak dan senantiasa berkembang dalam tubuh partai.

"Jadi ini momentum Dewan Kehormatan menunjukkan ek­sistensinya. Apalagi Dewan ini diketuai oleh Pak BJ Habibie, yang adalah tokoh, sesepuh partai, yang juga adalah pendiri ICMI. Ada juga di situ pak Akbar Tandjung, yang pernah menjadi ketua umum," desaknya.

Terakhir Doli juga mengingatkan pentingnya tugas Dewan Pembina untuk memberikan pertimbangan politis makro strategis kepada DPP, terkait dampak negatif bila Golkar tetap mendukung Ahok.

Sementara, Ketua DPD Golkar Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae mendukung upaya DPP mem­berikan sanksi kepada kader yang tidak mau mematuhi kepu­tusan partai. "Pasti partai akan memanfaatkan AD ART-nya siapa yang melanggar keputusan partai jadi tentu banyak orang kadang kala itu masih lebih baik. Ada orang yang kakaknya tidak masuk kategori partai, maka orang itu harus mengikuti partainya," terang Bae.

Lebih lanjut dia menjelaskan, dalam dunia politik sesungguh­nya terdapat berbagai pilihan. Salah satunya adalah bernegara melalui partai politik. Nah, ke­tika seseorang memilih untuk masuk ke sebuah parpol, maka harus bisa mengesampingkan hak memilih secara pribadi. "Hak pilih milih kita sudah di­ambil," katanya. ***