Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan keputusan Jokowi pilih Tito tentu bukan gampang dan biasa. Apalagi pencalonan Tito tidak melalui proses sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri dan Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk diajukan kepada Presiden.
"Jelas ini sebuah keputusan yang berani dan cerdas dari seorang Jokowi untuk mengunakan hak preogrativenya secara konstitusional. Ini yang sebenarnya masyarakat menginginkan cara Jokowi dalam mengambil keputusan tanpa melalui kompromi ala dagang sapi," kata Arief kepada redaksi, Kamis (16/6).
Menurutnya, dengan diajukannya Tito membuktikan bahwa Wanjakti Polri dan Kompolnas sudah tidak dipercaya oleh Jokowi sebagai penjaring bakal calon Kapolri. Sebab pengalaman tentang pengusulan Komjen Pol Budi Gunawan yang melalui Wanjakti dan Kompolnas dan disetujui Jokowi membawa blunder besar bagi Jokowi saat itu, walaupun BG adalah korban dari group yang tidak menginginkan BG sebagai Kapolri dengan mengunakan tangan KPK.
Tetapi, lanjut Arief, masih ada yang harus ditanyakan nanti kepada Tito oleh DPR saat
fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan).
Pertama, atas dasar apa 26 aktivis buruh diperiksa dan diproses secara hukum saat aksi Oktober 2015.
Kedua, apakah Tito pernah menerima Rp 600 juta dari terpidana Labora Sitorus pada tahun 2013 seperti keterangan Labora Sitorus. Tito sendiri sudah pernah membantahnya.
Ketiga, sejauh mana kedekatan Tito dengan M. Reza dalam kasus Papa Minta Saham, terutama dalam pemenangan Pilpres 2014 di Papua yang diduga syarat dengan kecurangan dengan kemenangan telak Jokowi-JK.
"Gerindra akan mengajukan ketiga pertanyaan tersebut kepada Tito Karnavian nanti melalui perwakilan di DPR," tukas Arif.
[rus]
BERITA TERKAIT: