Sekjen ProDemokrasi (Prodem) Satyo Purwanto menjelaskan, dugaan itu terlihat lantaran nama JK yang juga pemillik pemilik PT Bukaka dan Bosowa Grup itu dalam banyak skandal besar, seperti kasus Pelindo II, perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, divestasi saham Cemex di PT Semen Gresik, proyek listrik 35 ribu megawatt, TPPI, hingga proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Menurutnya, JK juga melakukan abuse of power dalam penyidikan Bareskrim Polri di kasus Pelindo II yang berujung pencopotan Kabareskrim Komjen Budi Waseso. Ditambah pernyataan JK soal rekomendasi Pansus Pelindo II yang hanya saran politik dan tidak perlu dilaksanakan.
"Argumen menyesatkan dan sangat kentara sekali perlindungan JK kepada RJ Lino (Dirut Pelindo) yang juga memiliki saham di Bukaka," ujar Purwanto kepada redaksi, Selasa malam (22/12).
Belum lagi, belakangan terungkap ada keluarga JK yang pernah menemui CEO Freeport-McMorran James Robert Moffett terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport di Indonesia.
"Dan sudah terang benderang kalau Menteri ESDM itu adalah pembantunya wapres, bukan pembantunya Presiden. Karena Sudirman Said menjalankan perintah segera memastikan akan memperpanjang kontrak Freeport, dan perintah itu bukan dari Jokowi," beber Purwanto.
Untuk itu, Prodem mewanti semua pihak khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar berhati-hati atas tindak tanduk wakilnya di dalam pemerintahan. Hal ini sama dengan ucapan JK sebelum kampanye Pilpres 2014 lalu bahwa Indonesia bisa rusak kalau Jokowi jadi presiden.
"Jika diubah sedikit akan berbunyi 'bisa rusak negara ini kalau JK jadi wapres terus'. Sepertinya kita harus bersama-sama mewaspadai kondisi saat ini, mungkin saja bisa jadi benar," tegas Purwanto.
[wah]
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ditengarai kerap memanfaatkan kekuasannnya untuk kelancaran kepentingan pribadi, kelompk dan kroni. 
BERITA TERKAIT: