Tak jarang masing-masing menteri hanya mementingkan popularitasnya tetapi tidak sinkron dengan kebijakan menteri lain.
Demikian dikatakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Suryani Motik, dalam diskusi di bilangan Menteng, Jakarta, Sabtu (19/12).
"Tahun 2015 dimulai dengan kelesuan, kita bisa lihat begitu habis hingar bingar terpilihnya Jokowi-JK harapan luar biasa tingginya. Tapi tidak butuh waktu lama, tiga bulan saja dunia usaha langsung tiarap," kata perempuan yang biasa disapa Yani ini.
Yani melihat, kebijakan para menteri tidak pernah sinkron karena hanya berlomba-lomba untuk mendapat pujian dari rakyat.
Ia mencontohkan kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yuddi Chrisnandi, yang melarang para pejabat melakukan rapat di hotel. Dampaknya adalah penurunan tajam bisnis perhotelan dan restoran. Atau kebijakan Menteri BUMN Rini Soemarno yang melarang pejabat BUMN menaiki pesawat kelas bisnis. Itu pun sempat membuat bisnis penerbangan terpuruk.
Banyak kebijakan yang kesannya ingin meningkatkan industrialisasi dalam negeri, maunya populis, tetapi akhirnya salah. Ingin menaikkan produksi dalam negeri tetapi di sisi lain keran impor dibuka besar-besaran.
"Para menteri saling mengisi untuk memperburuk ekonomi," tegasnya.
[ald]