"Kok PDIP ikut campur soal Buwas, melarang dicopot padahal ini bukan urusan partai, ini urusan pemerintah," cetus Rachma melalui pesan singkatnya yang diterima
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (3/9).
Rachma mengingatkan, jangan lantaran ada kedekatan pribadi antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Komjen Budi Gunawan yang notabene kolega erat Buwas, lantas partai moncong putih itu turun tangan mencegah pergantian jabatan di tubuh Polri.
Publik mungkin tidak lupa peristiwa lalu ketika Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka atas dugaan menerima hadiah atau janji.
"Mati-mati Megawati melawan hingga terjadi kriminalisasi KPK," ulas Rachma.
Jika hal ini kembali berulang dalam persoalan Buwas, menurut Rachma, itu artinya presiden menunjukkan dirinya tidak independen alias cuma pesuruh partai. Kedua, Polri menjadi alat penguasa. Lebih mengkhawatirkannya korupsi jadi komoditi penguasa dan pejabat.
"BLBI megakorupsi 600 triliun, kasus gratifikasi BG tidak menjadi target operasi polisi selaku penegak hukum, hukum hanya menjadi milik penguasa, supremasi hukum sudah hancur," sesal pendiri Yayasan Pendidikan Sukarno tersebut
.[wid]