Adalah pengamat politik senior Muhammad AS Hikam yang meyakini hal tersebut. Menurut dia, ada tiga konsekuensi politik dari wacana islah yang dijajaki Ical dengan bantuan Wapres Jusuf Kalla itu.
Pertama, islah yang dilandasi platform kembali ke khittah Munas Riau 2009 secara politik akan merugikan kubu Agung Laksono. Kalaupun dibayangkan Golkar akan bisa ikut Pilkada dan berjaya, kata Hikam, tetapi yang akan menangguk keuntungan dukungan adalah kubu Ical.
"Sebab para DPD-DPD akan cenderung memilih pada status quo yangsecara politis berarti dukungan kepada ARB karena dianggap berhasil menyatukan kembali kekuatan Golkar," kata Hikam seperti dikutip dari laman facebooknya.
Kedua, sambung Hikam, kalaupun kubu Agung Laksono menerima islah agar pendukungnya juga bisa ikut Pilkada, tetapi tanpa jaminan posisi ketum maka masa depannya dalam Munas rekonsiliasi pada 2016 akan sangat rawan (precarious). Terkait ini, Ical sendiri dengan tegas menyatakan islah bisa dilakukan asal dirinya tidak melepas jabatan ketua umum.
Ketiga, islah dengan landasan kembali ke khittah Munas 2009 akan mempengaruhi konstelasi Fraksi Golkar di parlemen.
"Kekuatan politisi pendukung ical jelas akan kian kuat dan mengontrol kebijakan partai di Senayan," imbuh Hikam.
Bagi hikam, islah yang kini menjadi jimat dalam wacana politik Golkar masih merupakan jimat yang bermasalah apalagi dikaitkan dengan sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly atas putusan PTUN.
"Terlepas imbauannya agar DPP Golkar islah, (Menteri Yasonna) belum tegas menyatakan tidak banding," demikian Hikam.
[dem]
BERITA TERKAIT: