Jokowi Diminta Selamatkan Indonesia dari Jurang Neoliberalisme

Ketua Umum BPP Jaringan Kemandian Nasional (Jaman) A. Iwan Dwi Laksono mengatakan, apabila BUMN yang merupakan aset NKRI diperbolehkan untuk dipimpin dan dikuasai oleh asing, artinya bisa memungkinkan semua kebijakan atas BUMN itu lepas dari kendali agenda Kebangsaan.

"Kalau maunya begitu lebih baik dimulai dari Menag BUMN nya saja diisi oleh orang asing. Orang Indonesia sendiri saja bisa dimungkinkan untuk mengabdi kepada neoliberalisme apalagi orang asing," sindir dia dalam rilis yang diterima redaksi sesaat lalu, Rabu (17/12).

Iwan Dwi menyatakan, problem tanah yang menjadi problem rakyat selama bertahun-tahun disebabkan rakyat tidak pernah berdaulat atas tanahnya sendiri, malah semakin diperparah dengan meliberalkan kepada kepemilikan asing, bisa dipastikan akan banyak muncul masalah ataupun konflik baru, bahkan semakin bertambah banyak apabila aturan ini diberlakukan.

Jelas dia, situasi ini menunjukkan suatu gejala yang dipastikan para menteri tersebut sudah mempunyai terjemahan dan tindakan yang keluar dari rel visi Trisakti dan misi Nawacita Jokowi-JK. Padahal Instruksi dari Presiden sudah jelas bahwa para menteri tidak diperbolehkan mempunyai Visi dan Misi selain Trisakti dan Nawacita.

"Kami protes keras terhadap situasi yang seperti ini, dan meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera mengambil tindakan dalam kerangka menyelamatkan bangsa dan negara supaya tidak semakin terjatuh ke jurang neoliberalisme," ujar Iwan Dwi.

Sementara itu, tambah Iwan Dwi, situasi pergerakan rupiah yang semakin melemah terhadap dolar AS juga menjadikan pihaknya mempunyai asumsi bahwa ini kental dengan permainan spekulan tingkat tinggi, sehingga hanya Presiden Jokowi yang bisa dan sanggup mengendalikan kekacauan moneter saat ini. [rus]