Partai SBY: Darimana Sumber Dana Kartu Jokowi?

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Andi Nurpati mengatakan tidak ada pengajuan APBN apalagi pembahasan tentang program tersebut.

"Apalagi bicara tender; kapan? APBN mana yang dipakai? ujar dia kepada RMOL, Kamis (6/11).

Menurut Nurpati, Presiden Jokowi harus transparan dan bisa menjelaskan sumber dana yang digunakan dan jumlahnya berapa supaya publik tahu.

"Jangan hanya kejar pencitraan tapi tidak prosedural aturan pemerintah," ungkap mantan komisioner KPU ini.

Nurpati menjelaskan, APBN 2014 di era pemerintahan SBY tidak ada program pengadaan KIS, KIP dan KKS apalagi anggaran isi kartu-kartunya. (Baca: Demokrat: Kartu 'Sakti' Jokowi Hanya Ganti Judul).

"Kalau tidak tender, maka mekanisme lain ada penunjukan langsung (PL). Nah, ini harus jelas berapa dulu total biayanya? Karena ada aturan-aturan yang batasi PL. Sudah pasti, tidak melalui tender karena waktu dua minggu tentu tidak mungkin," tandas anak buah SBY ini di Demokrat. [rus]