"Hal ini akibat
assesment (penilaian) KPK yang memberikan catatan merah dan kuning yang terindikasi korupsi. Partai pendukung keberatan akibat calon-calon menterinya yang tidak lolos oleh jaring KPK," ungkap Ketua DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), FX Arief Poyuono, Jumat (24/10).
Tekanan besar juga dilakukan oleh sejumlah anggota tim sukses dan tim penggalangan dana saat Pilpres yang calon-calonnya banyak ditolak akibat terindikasi kasus korupsi. Jika hal itu yang terjadi, lanjut Arief, maka sebaiknya Joko Widodo mengambil langkah tegas karena hak memilih dan mengangkat menteri adalah hak prerogratif presiden.
"Kalau awalnya saja Jokowi tidak tegas dalam menggunakan hak preogratif, maka harapan pemerintahan yang kuat untuk mengaplikasikan program-program kerakyatan yang dijanjikan Jokowi saat kampanye bisa jadi akan berantakan dan kepercayaan pasar juga akan menurun terhadap pemeritahan Jokowi-JK," tuturnya.
Menurut Arief, Jokowi-JK tidak perlu takut kepada partai pendukung dan timses selama langkah yang diambil adalah untuk kemajuan bangsa.
"Dan saya rasa Gerindra dan koalisinya juga bisa dijadikan
partner Jokowi untuk menjalankan pemerintahannya agar terbentuk pemerintahan yang kuat," tegasnya
Ia pun membuka pintu selebar-lebarnya bagi Joko Widodo untuk bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP), karena dari sisi kekuatan politik KMP lebih kuat di parlemen daripada koalisi yang mendukung pemerintahan Jokowi-JK.
"Apalagi platform Trisakti yang diusung Jokowi mirip dengan platform KMP. Sudah terbukti selama Jokowi jadi gubernur DKI Jakarta, Gerindra tidak pernah cawe-cawe dalam pemerintahan Jokowi selama jadi gubernur," tambahnya.
[ald]
. Berlarut-larutnya pembentukan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akibat tekanan partai pendukung saat Pilpres 2014 kini mulai terbukti. 
