Bos kementerian BUMN di era SBY-JK (2007-2009) ini muncul di tengah redupnya nama-nama seperti Sri Mulyani, Darmin Nasution, Kuntoro Mangkusubroto, Chatib Basri dan Sri Adingsih yang kemungkinan tersingkir karena seleksi KPK-PPATK atau karena terus dikritik publik terkait ideologi neoliberalisme yang mereka anut.
"Ini adalah suatu advonturisme politik dari JK. Kita tahu bahwa Sofyan Djalil bukanlah orang yang mengerti makro ekonomi, kompetensi yang bersangkutan tidak pas dengan posisinya. Tapi mungkin karena ia sangat loyal kepada JK jadi seolah dipaksakan ditempatkan di sana (menko ekonomi)," ujar peneliti Lingkar Studi Perjuangan, Gede Sandra, kepada
RMOL, Sabtu (25/10).
Sofyan Djalil adalah orang pasar modal dan lebih memahami mikro dibanding makro ekonomi. Namun yang perlu disoroti di sini adalah hubungan Sofyan Djalil dengan Skandal Bank Century. Tokoh politik yang sebelumnya pernah menjabat Menkominfo ini tercatat pernah diperiksa KPK dua kali (tahun 2010 dan 2014) terkait "skandal raksasa" itu.
"Yang juga perlu kita tanyakan di sini adalah mengapa JK memaksakannya menjadi Menko Perekonomian? Sofyan ini sebenarnya
the right man on the wrong place. Seharusnya, Jokowi tidak perlu berjudi dengan nasib perekonomian Indonesia di saat situasi ekonomi dunia masih di bawah bayang-bayang resesi," ujar Sandra.
Gede Sandra juga mengungkapkan, berhembus kabar meskipun JK kerap mengaku tidak mau menjadi RI-1, tapi pada praktiknya ia berambisi untuk mengendalikan semua urusan pemerintahan Jokowi. Mulai dari penentuan menteri-menteri yang penting dalam ekonomi, bahkan termasuk dalam hal ajudan-ajudan di sekeliling Jokowi.
"Dapat kemudian dibaca bahwa niat JK sesungguhya adalah tetap menjadi '
the real President'," tukasnya.
[ald]
Bocoran proyeksi kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terakhir menguatkan dugaan bahwa mantan Menteri BUMN, Sofyan Djalil, ditunjuk sebagai Menko Perekonomian. 
