Demikian disampaikan Ketua Umum Front Pelopor Perjuangan (FPP), Rachmawati Soekarnoputri, kepada wartawan, Senin (20/10).
"Bukan pesta rakyat, tapi pesta kemenangan
proxy, mobilisasi dana, mobilisasi massal pesta pora, dan aparat keamanan berlapis untuk mengantar rezim baru masuk Istana dengan kereta kencana raja simbol feodalisme," kata Rachma.
Dia menganggap, Jokowi menempatkan dirinya selayaknya raja boneka neo-kolonialisme seperti masa sebelum proklamasi kemerdekaan, atau zaman kekuasaan VOC Belanda.
"Kata Bung Karno, Jasmerah atau jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Belajarlah dari sejarah agar bangsa tidak kehilangan arah," tegasnya.
Penolakan putri Bung Karno ini kepada Jokowi bukan tanpa alasan, sebab Jokowi terindikasi terlibat kasus korupsi saat masih aktif menjabat walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.
"Jokowi juga masih tersangkut masalah hukum yang belum sama sekali disentuh. Terahkir, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Kejaksaan Agung justru menyatakan kasusnya ditutup. Ini ada apa," bebernya.
Untuk itu, FPP pernah menyambangi KPK guna meminta penjelasan korupsi anggaran pendidikan di Solo yang diduga melibatkan Jokowi pada 2012 lalu.
Rachma juga meyakini bahwa Jokowi berada di bawah kendali asing untuk kembali menjual kekayaan bangsa ini secara cuma-cuma kepada kapitalis internasional.
[ald]