Pengamat politik Universitas Gajah Mada (UGM) Ari Dwipayana mencatat setidaknya ada tiga indikasi yang menguatkan dugaan tersebut.
Indikasi pertama adalah kemarahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga menjabat ketua umum Partai Demokrat, saat merespon sikap WO Fraksi Demokrat tidak berlanjut dengan pemberian sanki kepada inisiator WO. Hal ini seakan menyiratkan bahwa apa yang terjadi hanyalah drama.
"Kedua, tidak ada instruksi dari SBY kepada Mendagri untuk bersikap tegas menolak pilkada DPRD. Justru sebaliknya, pemerintah melalui jubir presiden menerima apapun keputusan DPR," lanjut Ari dalam keterangan yang diterima redaksi sesaat lalu (Minggu 5/10).
Indikasi adanya transaksi politik, lanjut Ari, semakin menguat setelah Partai Demokrat mengambil posisi mendukung usulan paket pimpinan Koalisi Merah Putih, yang ternyata memberi konsensi pada Demokrat dalam posisi wakil ketua dan pimpinan alat kelengkapan lain.
"Tiga hal itu merupakan rangkaian peristiwa yang tidak berdiri sendiri," tandasnya.
[ian]
BERITA TERKAIT: