Koalisi yang lemah dan kalah jumlah membuat kubu Jokowi-JK harus mengalah dalam
beberapa pertarungan politik, terakhir dalam pengesahan RUU Pilkada di
DPR RI,
Penasihat senior presiden terpilih Joko Widodo, Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, tampaknya pasrah melihat kegagalan PDIP, Hanura dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan lobi politik sebelum pengesahan RUU Pilkada. Dia menerima apapun hasil paripurna DPR.
"Kalau sudah diputuskan begitu ya kita lihat saja," ujar Luhut ketika ditemui
RMOL di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat malam (26/9).
Dia juga yakin akan banyak gugatan masyarakat ke Mahkamah Konstitusi karena sejak awal mayoritas rakyat menolak Pilkada dikembalikan menjadi wewenang DPRD.
"Kita lihat saja, mungkin akan ada langkah seperti itu. Bisa saja parpol pendukung Jokowi-JK menggugat karena banyak masyarakat yang tidak setuju Pilada tak langsung itu," ungkapnya.
Menurut Luhut jika keputusan Pilkada lewat DPRD itu tetap dipertahankan pun tak ada masalah bagi pemerintahan Jokowi-JK.
Menurut dia, situasi politik saat ini masih terlalu awal untuk diprediksi. Bentuk koalisi pemerintahan dan di DPR pun masih bisa berubah setelah pelantikan presiden.
"Tidak ada masalah kalau sudah diputuskan, tidak serta merta Koalisi Merah Putih akan mengontrol, karena akan terjadi perubahan setelah pelantikan presiden. Masih sangat dinamis," tegasnya.
[ald]
Koalisi politik yang tidak menguntungkan diyakini akan berubah setelah pelantikan presiden dan wapres terpilih. 
