Namun, fungsionaris Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Ramadhan Pohan, punya cerita yang beda. Dia sendiri yang mengalami betapa peliknya lobi politik di DPR saat itu mengatakan, peristiwa itu memang sangat emosional. Dan dia tegaskan, peristiwa itu tidak berdiri tunggal.
"Peristiwa dinihari di parlemen pada 26 September itu tidak berdiri tunggal, ada banyak peristiwa dan hal yang mengikuti di sana. Jadi, interpretasinya cukup majemuk," kata Pohan dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (27/9).
Lanjut dia, fakta-faktanya adalah Partai Demokrat sampai detik ini masih berpikir opsi "Pilkada Langsung dengan 10 perbaikan" adalah yang terbaik. Kalau proses politik akhirnya mengatakan hal beda, Demokrat tak bisa berbuat banyak.
"Usulan ini bukan turun dari langit, tapi sudah kajian mendalam. Pilkada langsung dengan 10 perubahan sudah kami perjuangkan sejak Panitia Kerja DPR, tapi tidak ada yang menerima, bahkan kami gagal membawakan itu sebagai agenda voting," terangnya.
Dia katakan bahwa pada saat rapat paripurna, Demokrat langsung menggebrak dengan meminta seluruh anggota parlemen untuk pertimbangkan dan setuju opsi "Pilkada langsung dengan 10 perbaikan" itu masuk ke dalam voting. Faktanya, tidak ada satupun anggota DPR yang mendukung.
"Pimpinan sidang malah mengatakan, voting ada dua opsi saja, Pilkada langsung dan atau melalui DPRD. Kemudian drama empat jam lobi yang dilakukan Demokrat gagal melahirkan dukungan, 'Koalisi Merah Putih' menolak mentah dan 'Koalisi Merah' tak ada mendukung," ujarnya merujuk pada dua kubu di DPR kala itu.
Setelah menemui kegagalan terus menerus dalam lobi, Ketua Fraksi Demokrat akhirnya mengambil kesimpulan bahwa kerja keras Demokrat tak dianggap oleh seluruh anggota DPR.
[ald]
Fraksi Partai Demokrat jadi bulan-bulanan karena meninggalkan ruang sidang (walk out) ketika voting RUU Pilkada akan dilakukan. Hal itu dianggap sebagian kalangan menjadi sebab gagalnya mekanisme Pilkada Langsung dipertahankan dalam UU yang baru. 
BERITA TERKAIT: