Hal itu dikatakan politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menanggapi kritik dari dalam barisan parpol pendukung maupun relawan Jokowi-JK tentang sosok kontroversial itu (
klik disini).
Masinton menegaskan, berdasar pengetahuannya, Kantor Transisi yang dikawal Rini bersama Anies Baswedan, Andi Widjajanto, Hasto Kristiyanti, dan Akbar Faizal itu tidak berperan terlalu vital dalam pembentukan kabinet dan penentuan program kerja Jokowi-JK.
"Setahu saya rumah ini tidak menggodok calon menteri, hanya untuk mengkomunikasikan proses transisi dan program dari pemerintahan sekarang ke presiden terpilih," ujar Masinton kepada
Rakyat Merdeka Online, Rabu (6/8)
Mantan aktivis 98 yang menjabat Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi itu yakin, Rini Soemarno Cs tidak bisa mengintervensi Jokowi dalam penentuan isi kabinet.
"Kabinet itu hak prerogatif presiden. Kantor Transisi tak seperti dibayangkan orang, tak perlu dikhawatirkan," ujar politisi muda yang lolos jadi anggota DPR periode 2014-2019 itu.
Dia juga yakin, penunjukan Rini Soemarno, yang disebut-sebut punya masa lalu "kelam" dalam pemerintahan silam, pasti sudah melalui pertimbangan baik dari Jokowi.
"Semua kita harus melihat komitmen Jokowi pada politik Trisakti. Platform-nya kan di situ," tegasnya.
Jadi, tambah Masinton, kekhawatiran bahwa pemerintahan baru nanti akan ditunggangi kelompok neoliberalisme bisa digugurkan dengan prgram-program yang sudah dijabarkan oleh Jokowi. Semua programnya itu mengadopsi nasionalisme Bung Karno.
"Kan kita susah mengukur orang per orang. Jadi, kita lihat saja di sekeliling Pak Jokowi tidak ada yang bermasalah secara hukum, tidak terlibat kasus kejahatan kemanusiaan atau skandal korupsi," ucapnya meyakinkan.
[ald]
Kehadiran Rini Soemarno sebagai Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi-JK, sebaiknya tidak menjadi kekhawatiran berlebihan. 
