Tapi, rencana koalisi Jokowi-JK menggaet Partai Demokrat dan Partai Golkar demi menambah kekuatan koalisi di parlemen perlu direspons hati-hati.
"Satu sisi koalisi baru antara partai-partai pendukung Jokowi-JK dengan Demokrat dan Golkar akan menambah dukungan politik yang menciptakan stabilitas politik nasional sebagaimana diharapkan masyarakat secara luas," ucap Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Theofransus Litaay, dalam rilisnya.
Tapi pada sisi lain, Theo ingatkan bahwa masyarakat lebih menginginkan sebuah pemerintahan bersih dan bebas dari transaksi politik. Karena itu, kerjasama politik baru harus dibangun dalam semangat yang sama dengan kerjasama sebelumnya, yaitu non-transaksional.
Kerjasama politik mesti menciptakan pemerintahan yang bebas dari beban masa lalu, khususnya kasus-kasus korupsi. Termasuk mega-skandal Bank Century yang vonisnya baru-baru ini diputus Pengadilan Tipikor, atas terdakwa Budi Mulya.
"Putusan Century membuka pintu bagi penyelidikan mengenai keterlibatan banyak pihak, termasuk para pejabat penting masa pemerintahan saat ini," ujar Ketua-bersama Pusat Studi Antikorupsi dan Good Governance UKSW itu.
Ditandaskan Theo, kerjasama politik yang bebas dari transaksi politik akan memberi ruang bagi Presiden terpilih untuk membentuk kabinet berisi profesional dan orang yang berkompeten di bidangnya.
[ald]
. Terkesan ada dorongan rekonsiliasi politik antara Ketua Umum Partai Demokrat, SBY, dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. 
